PUBLIKANews.ID, BOROKO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bakal menyertakan seluruh aparat desa untuk menjadi peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pasalnya, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tercatat ada sekitar 1.190 aparat desa belum terdaftar sebagai peserta BPJS bidang Kesehatan.
Hal tersebut terungkap saat audensi Pemkab Bolmut yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) dr Jusnan Mokoginta MARS, ketika menggelar audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan, Kamis (12/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda yang ddidampingi Kadis PMD Boltara Laode Osnawir menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin program kepesertaan JKN kepada aparatur pemerintahan ditingkat desa.
“Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa serta bertanggungjawab memastikan semua kepala desa dan perangkat desa terdaftar dalam Progam Jaminan Kesehatan,” kata Sekda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Boltara, Maria Meidy Lumi, menjelaskan sampai saat ini pihaknya sementara berfokus untuk membahas kepesertaan BPJS Kesehatan untuk aparat desa.
“Nama-nama aparat desa yang terdaftar selama ini masih masuk segmen bantuan mandiri, ataupun mengikuti anggota keluarga yang sudah terdaftar sebagai PNS maupun pegawai swasta,” terang Lumi.
Dia juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan Boltara berkomitmen akan memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar jaminan kesehatan bisa sampai kepada segenap jajaran aparat desa yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Boltara.(Advertorial)
