PEMERINTAH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut) Senin, (13/01/2025) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja APBD dan JKN Semester II Tahun 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Bolmut Darwin Muksin dan Ketua DPRD Frangky Chendra.
Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program JKN.
Kepala BPK perwakilan Sulut, Arif Fadillah dalam sambutanya menyampaikan, pemeriksaan dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional.
“Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah yang menghambat pelayanan JKN kepada masyarakat,” kata Fadillah.
Secara signifikan disetiap daerah yang menjadi temuan yakni penganggaran penerimaan daerah belum sepenuhnya terukur secara rasional, pengelolaan kas daerah belum optimal untuk mendanai belanja daerah.
“Juga anggaran dan realisasi mandatory spanding belum sepenuhnya memenuhi batas alokasi,” bebernya.
Fadillah berharap temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dan DPRD untuk meningkatkan pengawasan serta menyusun kebijakan yang lebih tepat.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD serta memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui program JKN,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra sebagai perwakilan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota dalam sambutan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Urgensi dari hasil pemeriksaan ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(advertorial)
