PUBLIKANews.ID, Boalemo – Polemik terkait pemindahan alokasi anggaran media dari DPRD Kabupaten Boalemo ke Pemerintah Daerah (Pemda) terus berlanjut.
Ketua Komisi I DPRD Boalemo, Helmi Rasyid, mempertanyakan sistem pengelolaan anggaran media yang kini terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Boalemo.
Menurut Helmi, jika seluruh anggaran media harus melalui satu pintu di Kominfo, maka muncul kekhawatiran terkait independensi pemberitaan.
Dia mempertanyakan apakah media yang bekerja sama dengan DPRD masih akan tetap dibayar jika memberitakan kritik terhadap Pemda.
“Jangan sampai ada upaya pembungkaman terhadap kritik DPRD melalui media massa yang dilakukan oleh Pemda,” ujar Helmi Rasyid.
Ia juga menyoroti kemungkinan media enggan menulis kritik DPRD terhadap Pemda karena takut tidak mendapatkan pembayaran dari Kominfo.
“Khawatirnya, kita kritik Pemda Boalemo lewat media yang bekerja sama, lalu karena dinilai beritanya terlalu vulgar, maka tidak dibayar oleh Kominfo. Akibatnya, media yang bekerja sama dengan DPRD melalui Dinas Kominfo tidak mau lagi menulis soal pernyataan-pernyataan keras dari DPRD,” tambahnya.
Sejauh ini lanjutnya, belum ada kejelasan terkait mekanisme pembayaran dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemda Boalemo dalam mengelola anggaran media. Hal ini pun memicu kekhawatiran akan terjadinya pengendalian terhadap kebebasan pers, terutama dalam pemberitaan yang bersifat kritis terhadap pemerintah daerah.
Polemik ini masih terus berlanjut, dan publik menunggu respons dari pihak terkait mengenai solusi yang dapat menjamin transparansi serta kebebasan pers di Kabupaten Boalemo.(**)
